Suardi Saleh: Rapat Paripurna Persetujuan Ranperda Berikan Dasar Hukum yang Jelas

BARRU - Bupati Barru Ir. H. Suardi Saleh, M.Si., menyampaikan rasa syukur karena  proses dan tahapan-tahapan dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Barru tahun 2022, mulai dari penyampaian dokumen, pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Barru, jawaban dan penjelasan eksekutif fraksi dalam  penyampaian pendapat akhir hingga proses pengambilan keputusan atas persetujuan  Ranperda menjadi Perda pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 berjalan dengan baik.

Hal ini disampaikan Suardi Saleh saat menghadiri rapat Paripurna DPRD Barru tentang penyampaian akhir fraksi dan pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022, yang digelar di gedung DPRD Barru, Senin (7/8/2023).

Baca juga: Camat Tanete Rilau Pimpin Rakor Percepatan Vaksinasi 100 Persen

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Barru Lukman T didampingi Wakil Ketua I Kamil Ruddin dan Wakil Ketua II DPRD AFK Majid dan dihadiri para Anggota DPRD Barru, Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri Barru, Ketua Pengadilan Agama Barru, Kementerian Agama Kabupaten Barru, Asisten, Kepala OPD, Kabag, Camat serta lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten secara zoom.

Dalam kesempatan itu, Bupati Barru Suardi Saleh menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Barru sehingga Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Barru  TA. 2022 disetujui bersama.

Baca juga: Masa Di Kalteng Tuntut Edy Mulyadi Diproses Hukum Positif dan Adat Dayak

"Rapat paripurna pengambilan keputusan atas persetujuan mengenai Ranperda ini diselenggarakan untuk memberikan dasar hukum yang jelas dan mewujudkan pertanggung jawaban yang taat pada peraturan perundang-undangan secara akuntabel, efektif, efisien dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan", kata Suardi Saleh.

Dirinya mengungkapkan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 ini disusus dengan mengacu pada pelaksaan program dan seluruh SKPD tahun anggaran 2022 dan telah diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Provinsi Sulsel.

Baca juga: Wakil Walikota Fatmawati Rusdi Hadiri Kenal Pamit Kapolrestabes Makassar

"Alhamdulillah, Pemerintah Kabupaten Barru mendapatkan Opini Wajar tanpa pengecualian (WTP). Hal ini lah menjadi pedoman dalam melakukan perbaikan pengelolaan keuangan lebih komprehensif, demikian Bupati Barru dua priode ini", ujarnya.

Bupati Barru mengharapkan catatan - catatan strategis tentang laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2022 ditindak lanjuti bersama sekaligus perumusan arah kebijakan umum dan percepatan pembangunan  melalui langkah strategis untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan umum, daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat secara bertahap dan berkelanjutan. Hal ini tentunya membutuhkan sinergitas dan harmonisasi dari semua pemangku kepentingan.

Baca juga: Kemendikbudristek: Sebanyak 293.848 Guru Honorer Segera Diangkat Jadi Pegawai PPPK

"Saya menyampaikan dan apresiasi terhadap  fraksi-fraksi dan seluruh anggota Dewan yang terhormat dan telah memberikan masukan dan saran.Semoga hal ini menjadikan masukan yang sangat penting untuk memberikan masukan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, " ucap Suardi Saleh.

"Dan kepada rekan-rekan anggota forum  Komunikasi Pimpinan Daerah atas dukungan dan kerjasama yang selama ini terjalin sehingga memberi andil terhadap tercapainya kinerja pemerintah Kabupaten Barru hingga saat ini. Dan kedepannya tak henti-hentinya saya meminta seluruh jajaran OPD dan jajaran pemerintah Kabupaten Barru agar lebih meningkatkan kinerja dan upaya pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku", tandasnya.

Baca juga: Plt Gubernur Sulsel Terima Kunjungan Kerja Gubernur Maluku, Jajaki Kerjasama Ekspor Beragam Komoditi

(Ahkam/Humas IKP)